Perusahaan asing di Indonesia adalah usaha yang modal atau pengendaliannya berasal dari luar negeri. Untuk berbisnis, mereka wajib memakai PT Penanaman Modal Asing (PT PMA); kantor perwakilan seperti KPPA atau KP3A hanya boleh mengurus kegiatan nonkomersial. Saat ini PT PMA membutuhkan modal disetor minimal Rp2,5 miliar dan nilai investasi di atas Rp10 miliar per KBLI per lokasi.
Apa yang dimaksud perusahaan asing di Indonesia?
Perusahaan asing di Indonesia adalah badan usaha yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki warga negara asing atau badan usaha asing; regulasi menggolongkannya sebagai penanaman modal asing (PMA).
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 5 ayat (2) mewajibkan penanaman modal asing berbentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Peraturan terbaru Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mengulang prinsip ini dan menetapkan bahwa PT dalam negeri (PMDN) berubah status menjadi PMA ketika sebagian atau seluruh sahamnya beralih ke pihak asing. Status ini menentukan modal minimum, bidang usaha yang boleh dimasuki, dan kewajiban pelaporan investasi.
Apa saja contoh perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia?
Contohnya Unilever Indonesia, HM Sampoerna, Bank Danamon, Astra International, dan Toyota Motor Manufacturing Indonesia, yang semuanya beroperasi lewat PT Indonesia yang dikendalikan grup asing.
Tabel berikut memuat fakta publik dari situs resmi perusahaan atau grupnya. Tabel ini bukan peringkat, dan tidak ada yang disajikan sebagai klien JCSS Indonesia.
| Perusahaan di Indonesia | Bentuk badan usaha | Pengendali / grup asing | Asal grup |
|---|---|---|---|
| PT Unilever Indonesia Tbk | Tercatat, BEI: UNVR | Unilever Indonesia Holding B.V. (Unilever) | Inggris |
| PT HM Sampoerna Tbk | Tercatat, BEI: HMSP | PT Philip Morris Indonesia (Philip Morris International) | Amerika Serikat |
| PT Multi Bintang Indonesia Tbk | Tercatat, BEI: MLBI | Grup Heineken | Belanda |
| PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk | Tercatat, BEI: INTP | Heidelberg Materials AG | Jerman |
| PT Bank Danamon Indonesia Tbk | Bank tercatat, BEI: BDMN | MUFG Bank, Ltd. | Jepang |
| PT Bank OCBC NISP Tbk | Bank tercatat, BEI: NISP | OCBC Overseas Investments Pte. Ltd. | Singapura |
| PT Astra International Tbk | Tercatat, BEI: ASII | Jardine Cycle & Carriage Limited | Singapura |
| PT Vale Indonesia Tbk | Tercatat, BEI: INCO | Dikendalikan bersama MIND ID dan Vale Canada Limited | Indonesia dan Kanada |
| PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia | PT PMA tertutup | Toyota Motor Corporation | Jepang |
| PT Nestlé Indonesia | PT PMA tertutup | Nestlé S.A. | Swiss |
| PT Samsung Electronics Indonesia | PT PMA tertutup, pabrik di Cikarang | Samsung Electronics | Korea Selatan |
Polanya konsisten: grup asing memiliki PT Indonesia, baik yang tercatat di bursa maupun tertutup. Vale Indonesia menunjukkan model ketiga, yaitu pengendalian bersama dengan holding BUMN setelah divestasi saham. Pembahasan grup lintas negara ada di artikel perusahaan multinasional di Indonesia.
Bentuk badan usaha apa yang bisa dipakai perusahaan asing?
Perusahaan asing dapat memakai PT PMA untuk kegiatan komersial, atau kantor perwakilan (KPPA, KP3A, atau kantor perwakilan sektoral) untuk kegiatan nonkomersial. Kehadirannya juga bisa membentuk BUT untuk keperluan pajak.
| Bentuk | Status hukum | Boleh mencari penghasilan di Indonesia? | Cocok untuk |
|---|---|---|---|
| PT PMA | Badan hukum Indonesia | Ya, sesuai KBLI dan izin | Produksi, perdagangan, jasa |
| KPPA | Perpanjangan perusahaan induk asing | Tidak | Pengawasan, penghubung, persiapan PT PMA |
| KP3A | Perwakilan perusahaan perdagangan asing; wajib NIB dan SIUP3A melalui OSS | Terbatas, sesuai peraturan Menteri Perdagangan | Perwakilan pemasaran |
| BUT (Bentuk Usaha Tetap) | Konsep pajak, bukan bentuk badan usaha | Dipajaki seperti badan | Kontraktor asing yang hadir secara tetap |
Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2025 Pasal 270 membatasi KPPA sebagai pengawas, penghubung, dan koordinator bagi induk atau afiliasinya, atau untuk mempersiapkan PT PMA. KPPA wajib berkantor di gedung perkantoran di ibu kota provinsi, tidak boleh mencari penghasilan dari sumber di Indonesia, dan kepalanya wajib tinggal di Indonesia. KP3A juga wajib memiliki SIUP3A melalui OSS (Pasal 271). Lihat panduan kantor perwakilan perusahaan asing (KPPA).
BUT adalah kategori pajak: Direktorat Jenderal Pajak memperlakukan bentuk usaha tetap sama dengan wajib pajak badan. Perusahaan asing yang hanya mengirim tenaga ahli untuk proyek pun perlu menilai risiko ini berdasarkan undang-undang dan perjanjian penghindaran pajak berganda.
Berapa modal minimum PT PMA di Indonesia pada 2026?
Modal ditempatkan dan disetor PT PMA minimal Rp2,5 miliar, dengan total investasi lebih dari Rp10 miliar per KBLI lima digit per lokasi proyek, di luar tanah dan bangunan.
Ketentuan ini berasal dari Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2025, yang diundangkan pada 2 Oktober 2025 dan mencabut Peraturan BKPM Nomor 3, 4, dan 5 Tahun 2021.
| Ketentuan | Posisi per Oktober 2026 | Dasar |
|---|---|---|
| Modal ditempatkan/disetor minimum | Rp2,5 miliar per PT | Pasal 26 ayat (10) |
| Nilai investasi minimum | Lebih dari Rp10 miliar per KBLI 5 digit per lokasi, di luar tanah dan bangunan | Pasal 26 ayat (2) |
| Pengecualian perhitungan | Perdagangan besar dan jasa konstruksi per 4 digit awal KBLI; jasa makanan dan minuman per 2 digit awal per lokasi | Pasal 26 ayat (3) |
| Penahanan modal disetor | Tetap di rekening perusahaan minimal 12 bulan, kecuali untuk aset, gedung, atau operasional | Pasal 27 ayat (1) |
| Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) | Triwulanan, paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya, untuk usaha menengah dan besar | Pasal 286 |
Untuk properti, akomodasi, pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan budidaya, nilai investasi dihitung termasuk tanah dan bangunan. Batas kepemilikan asing tetap mengacu pada Perpres 10 Tahun 2021 sebagaimana diubah dengan Perpres 49 Tahun 2021.
Bagaimana langkah mendirikan PT PMA lewat OSS?
Tanda tangani akta notaris, peroleh pengesahan Kementerian Hukum, lalu daftar di sistem OSS berbasis risiko untuk memperoleh NIB dan izin sesuai tingkat risiko usaha.
Perizinan kini diatur PP Nomor 28 Tahun 2025, yang menggantikan PP Nomor 5 Tahun 2021 sejak 5 Juni 2025.
- Cek bidang usaha. Pilih kode KBLI dan pastikan terbuka untuk asing. KBLI 2025 ditetapkan melalui Peraturan BPS Nomor 7 Tahun 2025, dan pemerintah menegaskan penyesuaiannya tidak mewajibkan izin baru.
- Legalisasi dokumen pemegang saham asing, melalui apostille atau perwakilan RI.
- Tanda tangani akta pendirian di hadapan notaris dan ajukan pengesahan melalui sistem AHU Kementerian Hukum.
- Daftar di OSS untuk memperoleh NIB, dengan data kegiatan usaha yang cermat; lihat cara mengisi deskripsi data perusahaan di OSS.
- Penuhi izin berbasis risiko. Usaha risiko rendah cukup dengan NIB; risiko menengah dan tinggi memerlukan sertifikat standar atau izin. Istilah lama seperti SIUP kini tergantikan, seperti dijelaskan dalam artikel SIUP adalah.
- Setor modal dan aktifkan kewajiban pajak: NPWP badan di Coretax, rekening bank, dan BPJS.
- Laporkan LKPM setiap triwulan.
KBLI yang tidak sesuai kegiatan riil, rencana investasi di bawah batas minimum, dan penarikan modal disetor terlalu cepat adalah pemicu masalah yang paling sering saat pengawasan.
Kapan perusahaan asing sebaiknya memilih PT PMA atau kantor perwakilan?
Pilih PT PMA jika akan menjual, memproduksi, atau menagih pendapatan di Indonesia; pilih kantor perwakilan jika masih menguji pasar dan belum bertransaksi.
Banyak grup memulai dari KPPA, lalu mendirikan PT PMA setelah model bisnisnya jelas. Cara ini aman selama kantor perwakilan tidak menandatangani kontrak penjualan atau menagih klien; melanggar batas itu menimbulkan risiko perizinan dan risiko BUT. Untuk pemilihan struktur, pendirian, dan kepatuhan awal, lihat layanan pendirian PT PMA untuk investor asing.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apakah perusahaan asing boleh membuka cabang langsung di Indonesia?
Umumnya tidak. Undang-Undang Penanaman Modal mewajibkan penanaman modal asing berbentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia. Perusahaan asing yang ingin hadir tanpa PT hanya dapat membuka kantor perwakilan, seperti KPPA atau KP3A, yang dilarang mencari penghasilan di Indonesia. Pengecualian hanya berlaku bila undang-undang sektoral menentukan lain.
Berapa modal disetor minimum PT PMA saat ini?
Berdasarkan Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2025, modal ditempatkan dan disetor PT PMA minimal Rp2,5 miliar. Rencana investasinya harus lebih dari Rp10 miliar per KBLI lima digit per lokasi proyek, di luar tanah dan bangunan. Modal disetor wajib tetap di rekening perusahaan minimal 12 bulan, kecuali untuk aset, gedung, atau operasional.
Apa perbedaan PT PMA dan KPPA?
PT PMA adalah badan hukum Indonesia yang boleh berusaha sesuai KBLI dan izinnya. KPPA hanya perpanjangan perusahaan induk asing yang berfungsi sebagai pengawas, penghubung, koordinator, atau persiapan pendirian PT PMA. KPPA tidak boleh mencari penghasilan, bertransaksi jual beli, atau ikut mengelola perusahaan di Indonesia, dan wajib berkantor di gedung perkantoran ibu kota provinsi.
Apakah perusahaan asing di Indonesia wajib memakai KBLI 2025?
KBLI 2025 ditetapkan melalui Peraturan BPS Nomor 7 Tahun 2025 dan mulai diterapkan dalam perizinan berbasis risiko. Surat edaran bersama Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Kementerian Hukum, dan BPS menegaskan pelaku usaha tidak wajib mengurus izin baru. Penyesuaian kode sebagian otomatis di OSS, dan BPS menyediakan tabel konversi dari KBLI 2020.
Apakah perusahaan asing yang tidak punya PT tetap bisa terkena pajak di Indonesia?
Bisa. Jika perusahaan asing menjalankan usaha melalui tempat usaha tetap, pegawai, atau proyek di Indonesia, kehadirannya dapat dianggap bentuk usaha tetap (BUT). BUT dipajaki seperti wajib pajak badan dan wajib memenuhi kewajiban pajak Indonesia. Penilaiannya bergantung pada fakta kegiatan dan perjanjian penghindaran pajak berganda dengan negara asal perusahaan.
Informasi umum, bukan nasihat hukum atau pajak atas fakta spesifik Anda. Regulasi dapat berubah; konfirmasi posisi terkini dengan JCSS Indonesia sebelum bertindak.