PT PMA Setup: 8-Week Roadmap for Foreign Investors

Establishing a PT PMA (Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing) in Indonesia involves a structured sequence of legal, licensing, and regulatory steps. When executed correctly, the process takes 4–8 weeks. When executed without specialist guidance, the same process routinely takes 4–6 months and generates compliance arrears that require expensive remediation.

This roadmap reflects the process under the current OSS-RBA (Online Single Submission — Risk Based Approach) regime, effective from PP No.5/2021, and the Positive Investment List (Perpres No.10/2021).

Week 1–2: Pre-incorporation preparation

KBLI selection: Identify the correct 5-digit KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) codes for all intended business activities. KBLI determines the minimum investment capital, ownership restrictions, and licensing requirements. An entity may hold multiple KBLI codes but each must be accurately mapped.

Shareholder and capital structure: Determine share composition (foreign vs. local), authorized capital, issued and paid-up capital, and the director/commissioner structure. Minimum paid-up capital is IDR 2.5 billion for most activities; minimum total investment is IDR 10 billion.

Notary coordination: Engage a licensed Indonesian notary (Notaris) to prepare the deed of incorporation (Akta Pendirian). The notary requires shareholder identification documents (passport copies, legalized), a registered Indonesian address, and draft AoA in KPNB-compliant format.

Week 3–4: Incorporation

Deed of incorporation execution: Shareholder representatives must appear before the notary (or execute via PoA) to sign the Akta Pendirian. Foreign shareholders typically use a registered agent or PoA holder to execute the deed if they are not present in Indonesia.

Ministry of Law registration: The notary submits the deed to the Ministry of Law and Human Rights (Kemenkumham) for approval. Approval typically takes 5–10 business days. The SK Kemenkumham is the official proof of PT establishment.

Week 5–6: Licensing

OSS-RBA registration: The company registers on the OSS portal and submits the NIB (Nomor Induk Berusaha) application. The NIB is both the business registration number and the import-export license for eligible entities. It is issued within 1–3 business days for standard risk-level activities.

KBLI-specific business license: For medium-high and high-risk KBLI activities, additional sector licenses are required (e.g., SIUP for trading, sector-specific permits from OJK, BKPM, etc.). Timeline varies by sector.

Week 7–8: Regulatory enrollment

NPWP registration: Tax identification number registration at the local KPP (Tax Service Office). Required within 30 days of commencement of business activity. The NPWP is a pre-requisite for all tax filings and banking.

PKP status: VAT-able Entrepreneur (Pengusaha Kena Pajak) status must be applied for before issuing VAT invoices. PKP is required for entities whose taxable supplies exceed IDR 4.8 billion per year, but may be applied for voluntarily earlier.

BPJS enrollment: BPJS Ketenagakerjaan (4 programs: JKK, JKM, JHT, JP) and BPJS Kesehatan must be registered within 30 days of the first employee commencing work. Contributions are calculated on gross salary.

Bank account opening: Corporate bank account opening requires the SK Kemenkumham, NIB, NPWP, and director's identification. Allow 1–2 weeks for banking procedures.

FAQs

1. Perusahaan jasa apa yang membantu setup PT PMA secara profesional?

Pendirian PT PMA di Indonesia dapat dibantu oleh konsultan pendirian perusahaan, konsultan hukum, atau penyedia jasa korporasi yang berpengalaman dalam penanaman modal asing.

Layanan yang umum tersedia meliputi pemilihan KBLI, penyusunan akta pendirian melalui notaris, pengesahan badan hukum, pendaftaran OSS untuk memperoleh NIB dan perizinan yang relevan, serta persiapan kewajiban kepatuhan awal.

JCSS Indonesia membantu investor mengoordinasikan proses tersebut, mulai dari penentuan kegiatan usaha dan struktur permodalan hingga perizinan dan persiapan kepatuhan setelah pendirian.

Pelajari layanan kami: JCSS Indonesia — PT PMA Setup untuk Investor Asing.

2. Berapa biaya jasa untuk setup PT PMA di Indonesia?

Sebagai gambaran, biaya jasa profesional untuk pendirian PT PMA dapat berkisar antara Rp25 juta hingga Rp100 juta, bergantung pada struktur perusahaan, kompleksitas kegiatan usaha, dan cakupan layanan.

Paket pendirian dasar dapat berbeda biayanya dari layanan yang mencakup konsultasi KBLI, pengurusan perizinan sektoral, alamat usaha, atau persiapan kepatuhan setelah pendirian.

Biaya notaris, biaya administrasi pemerintah, penerjemahan dokumen, dan layanan pihak ketiga perlu diperiksa secara terpisah apabila belum termasuk dalam penawaran.

Angka tersebut merupakan estimasi pasar, bukan tarif resmi atau penawaran harga JCSS Indonesia. Biaya aktual sebaiknya ditentukan setelah kebutuhan dan ruang lingkup pekerjaan dikonfirmasi.

3. Berapa estimasi biaya total pendirian PT PMA termasuk perizinan?

Untuk perencanaan awal, anggaran sekitar Rp30 juta hingga Rp120 juta atau lebih, di luar modal perusahaan dan kebutuhan operasional, dapat dijadikan acuan kasar untuk jasa profesional, administrasi, dan kebutuhan pendirian tertentu.

Estimasi aktual bergantung pada sektor usaha, KBLI, lokasi, persyaratan perizinan, kebutuhan alamat usaha, dan dokumen pemegang saham asing.

Beberapa komponen yang perlu diperhitungkan secara terpisah meliputi:

• Jasa profesional dan notaris: penyusunan dokumen pendirian serta koordinasi proses pengesahan.
• Biaya administrasi pemerintah: mengikuti tarif yang berlaku.
• Perizinan tambahan: bergantung pada tingkat risiko dan ketentuan sektoral.
• Alamat usaha: sesuai lokasi dan kebutuhan kegiatan operasional.
• Kepatuhan awal: termasuk persiapan administrasi perpajakan, BPJS jika berlaku, dan kalender pelaporan.

Dua persyaratan investasi perlu dibedakan dari biaya pendirian:

• Modal ditempatkan dan disetor: secara umum minimum Rp2,5 miliar per PT PMA, dengan memperhatikan ketentuan dan pengecualian yang berlaku.
• Nilai investasi: secara umum lebih dari Rp10 miliar per KBLI lima digit per lokasi proyek, tidak termasuk tanah dan bangunan, dengan ketentuan khusus untuk kegiatan tertentu.

Modal perusahaan bukan biaya jasa konsultan. Persyaratan modal dan investasi perlu dikonfirmasi berdasarkan kegiatan usaha serta peraturan yang berlaku.

4. Bagaimana cara memilih penyedia jasa terbaik untuk setup PT PMA?

Pemilihan penyedia jasa sebaiknya didasarkan pada pengalaman, kejelasan ruang lingkup, dan pemahaman terhadap kebutuhan bisnis Anda.

Sebelum menunjuk konsultan, pertimbangkan:

1. Pengalaman menangani perusahaan dengan kepemilikan asing.
2. Ketepatan pemetaan KBLI dan pemeriksaan persyaratan kepemilikan serta investasi.
3. Kejelasan biaya jasa, biaya pemerintah, dan layanan yang tidak termasuk.
4. Koordinasi dengan notaris dan pihak berwenang.
5. Pengalaman menangani perizinan yang relevan dengan sektor usaha.
6. Dukungan untuk kewajiban setelah pendirian, termasuk pelaporan investasi dan kepatuhan perusahaan.

Mintalah penawaran tertulis yang menjelaskan dokumen yang akan diterbitkan, tahapan pekerjaan, estimasi waktu, serta biaya tambahan yang mungkin timbul.

5. Perusahaan konsultan mana yang terpercaya untuk pengurusan PT PMA?

Penyedia jasa yang tepat bergantung pada sektor usaha, struktur kepemilikan, kebutuhan perizinan, dan dukungan yang dibutuhkan setelah perusahaan berdiri.

Untuk menilai calon konsultan, periksa pengalaman proyek yang relevan, transparansi biaya, pembagian tanggung jawab dengan notaris, serta kemampuan menjelaskan kewajiban hukum dan administratif perusahaan.

JCSS Indonesia menyediakan layanan pendirian PT PMA bagi investor asing, termasuk pemilihan KBLI, penataan struktur permodalan, koordinasi pendirian badan hukum, pengurusan OSS dan NIB, serta persiapan kepatuhan awal.

Ruang lingkup pekerjaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan dan persyaratan kegiatan usahanya.

6. Apa perbedaan layanan konsultan hukum untuk pendirian perusahaan di Indonesia?

Layanan yang tersedia dapat berbeda berdasarkan peran dan keahlian penyedia jasa.

• Notaris: menangani akta pendirian dan dokumen notarial serta pengajuan yang menjadi kewenangannya.
• Konsultan hukum: memberikan nasihat mengenai struktur kepemilikan, dokumen perusahaan, dan aspek hukum investasi.
• Penyedia jasa korporasi: membantu mengoordinasikan proses pendirian, administrasi perusahaan, pendaftaran OSS, dan perizinan sesuai ruang lingkup layanan.
• Penyedia layanan terpadu: dapat mengoordinasikan beberapa kebutuhan tersebut melalui satu titik kontak, bergantung pada tenaga profesional dan layanan yang tersedia.

Saat membandingkan penawaran, periksa apakah biaya notaris sudah termasuk, apakah perizinan sektoral ditangani, dan apakah dukungan setelah pendirian tersedia.

Yang terpenting adalah memastikan tanggung jawab setiap pihak, biaya, dan hasil pekerjaan dijelaskan secara tertulis sebelum kerja sama dimulai.