| Ringkasan perikatan | |
|---|---|
| Profil klien | Pengakuisisi strategis berbasis Asia yang membeli saham pengendali pada produsen industri tertutup skala menengah |
| Lini layanan | Due diligence keuangan, pajak, dan kepatuhan · Dukungan perlindungan SPA |
| Yurisdiksi | Indonesia (target dan hukum yang berlaku); persetujuan di negara asal pengakuisisi di luar cakupan |
| Model perikatan | Sekali jalan, sebelum penandatanganan, dengan serah terima Hari-1 |
| Durasi | 1–3 bulan |
| Kerangka acuan | UU 40/2007 · UU 5/1999 Pasal 29 · PP 57/2010 · UU KUP Pasal 13 ayat (1) · PSAK 237 · PSAK 103 · ISRS 4400 (Revisi) |
| Struktur tim | Dipimpin partner; manajer; spesialis keuangan, pajak, dan kepatuhan |
Apa tantangannya?
Laporan keuangan statutori target tidak cukup untuk mendukung harga beli maupun pembagian risiko dalam perjanjian jual beli saham (SPA). Pembelian saham memindahkan seluruh kewajiban historis target, tercatat atau tidak. Dewan pengakuisisi membutuhkan empat jawaban: berapa laba usaha, berapa kewajibannya, apa yang masih dapat ditetapkan kantor pajak, dan apa yang wajib dilaporkan setelah penutupan.
| Tantangan | Kondisi operasional | Risiko bisnis |
|---|---|---|
| Kualitas laba | Laporan manajemen, laporan keuangan statutori, dan SPT menunjukkan laba berbeda; transaksi pihak berelasi tidak berharga pasar | Membayar kelipatan EBITDA yang belum disesuaikan |
| Pos setara utang | Provisi, kewajiban karyawan yang masih harus dibayar, dan pajak terutang berada di luar pinjaman yang dilaporkan | Membayar kewajiban yang tidak tampak dalam utang neto utama |
| Tahun pajak terbuka | Pemotongan (PPh 21, 23, 26), pajak final (PPh 4(2)), PPN, dan harga transfer pihak berelasi tetap dapat ditetapkan selama lima tahun | Mewarisi seluruh risiko ketetapan tahun terbuka |
| Perizinan dan ketenagakerjaan | Kode KBLI, NIB, pelaporan LKPM, dan iuran BPJS harus sesuai kegiatan nyata | Kegiatan pabrik terbatas atau sanksi setelah penutupan |
| Kewajiban pasca-penutupan | Kewajiban persaingan usaha, registri, dan pengumuman berjalan sejak tanggal efektif | Pelaporan terlewat menjadi pelanggaran pertama pengakuisisi |
Bagaimana pendekatan JCSS Indonesia?
Kami menyusun rencana kerja mundur dari SPA, sehingga setiap pertanyaan due diligence berujung pada penyesuaian harga, indemnitas, atau tindakan penutupan.
Ketentuan perikatan dan daftar permintaan. Kami menyepakati prosedur dan format laporan dengan pengakuisisi berdasarkan ISRS 4400 (Revisi), yang menghasilkan temuan faktual, bukan asurans, lalu menerbitkan daftar permintaan data room berjenjang.
Kualitas laba dan utang neto. Kami menjembatani laba yang dilaporkan ke laba ternormalisasi, menjadwalkan pos setara utang, dan menormalisasi modal kerja dari saldo bulanan. Provisi diuji terhadap PSAK 237 (IAS 37), pihak berelasi terhadap PSAK 224 (IAS 24), dan peristiwa setelah tahun buku terhadap PSAK 210 (IAS 10).
Matriks eksposur pajak. Kami mereviu PPh 21, 23, 26, dan 4(2), PPN, harga transfer pihak berelasi (PMK 172/2023), serta tahun terbuka menurut Pasal 13 ayat (1) UU KUP, dengan membaca riwayat pemeriksaan terhadap PMK 15/2025.
Peta perizinan dan ketenagakerjaan. Kami mencocokkan kode KBLI (Peraturan BPS 7/2025), NIB, dan izin dengan kegiatan nyata, memeriksa LKPM dan status kepemilikan asing (PP 28/2025, Permen Investasi/BKPM 5/2025, Perpres 10/2021 sebagaimana diubah), serta menguji iuran BPJS (PP 86/2013).
Laporan red-flag dan peta SPA. Setiap temuan disertai usulan perlakuan: penyesuaian harga, indemnitas khusus, jaminan (warranty), dana tahanan, atau syarat tangguh. Penasihat hukum pengakuisisi menyusun redaksi SPA.
Rencana Hari-1. Kami menguji notifikasi KPPU berdasarkan Pasal 29 UU 5/1999, PP 57/2010, dan Peraturan KPPU 3/2023, mendata langkah UU 40/2007 (Pasal 128, 131, 133), dan menyiapkan data awal akuntansi pembelian menurut PSAK 103 (IFRS 3).
Mengapa pendekatan ini: laporan yang disusun mengikuti SPA menempatkan konsekuensi harga setiap temuan di meja negosiasi sebelum penandatanganan; laporan deskriptif menyerahkan penerjemahan itu kepada pengakuisisi. Kami menolak verifikasi ala audit atas setiap saldo: menambah waktu tanpa mengubah sifat pekerjaan, dan asurans di Indonesia dicadangkan bagi akuntan publik (UU 5/2011).
Apa hasilnya?
JCSS Indonesia menyerahkan laporan red-flag yang mengaitkan setiap temuan material dengan respons kontraktual sebelum negosiasi SPA.
| Hasil | Yang diserahkan | Dampak |
|---|---|---|
| Dasar harga | Jembatan laba ternormalisasi dan jadwal utang neto | Penawaran dapat bertumpu pada angka yang disesuaikan, bukan angka yang dilaporkan |
| Eksposur pajak | Matriks per jenis pajak dan tahun terbuka | Penasihat hukum dapat menakar indemnitas dan dana tahanan per tahun |
| Kesenjangan kepatuhan | Matriks izin terhadap kegiatan, satu penanggung jawab per kesenjangan | Setiap kesenjangan ditugaskan untuk diperbaiki sebelum penutupan atau diperhitungkan dalam harga |
| Perlindungan kontrak | Setiap red flag dipetakan ke harga, indemnitas, warranty, atau syarat | Negosiasi berpusat pada hal yang terbukti |
| Kewajiban pasca-penutupan | Kalender Hari-1: uji KPPU, pemberitahuan registri, pengumuman | Setiap tenggat wajib memiliki penanggung jawab sejak tanggal efektif |
Kerangka dan regulasi apa yang diterapkan?
- UU 40/2007, Pasal 125–128, 131, 133: pengambilalihan, akta notaris, pemberitahuan, pengumuman. Pasal 131
- UU 5/1999 Pasal 29; PP 57/2010 Pasal 5; Peraturan KPPU 3/2023: notifikasi pasca-penutupan. PP 57/2010 · Peraturan KPPU 3/2023
- UU KUP Pasal 13 ayat (1); PMK 15/2025; PMK 172/2023: daluwarsa penetapan, pemeriksaan pajak, prinsip kewajaran. PMK 15/2025 · PMK 172/2023
- PP 28/2025; Permen Investasi/BKPM 5/2025: perizinan berbasis risiko, LKPM. PP 28/2025
- PSAK 237, 224, 210, 103: penomoran ulang IAI, berlaku 01 Jan 2024
- ISRS 4400 (Revisi): prosedur yang disepakati. IFAC
Poin penting bagi CFO pengakuisisi
- Jadikan jangka waktu penetapan lima tahun dalam Pasal 13 ayat (1) UU KUP sebagai dasar cakupan due diligence dan rancangan indemnitas.
- Petakan setiap temuan ke penyesuaian harga, indemnitas, atau tindakan penutupan; temuan yang tidak dipetakan hanyalah informasi, bukan perlindungan.
- Masukkan uji KPPU dan langkah registri ke rencana kerja sebelum penandatanganan; hitungan 30 hari kerja dimulai pada tanggal efektif.
Pertanyaan yang sering diajukan
Kapan akuisisi saham wajib diberitahukan ke KPPU di Indonesia?
Dalam 30 hari kerja sejak akuisisi berlaku efektif secara yuridis, bila gabungan aset pascatransaksi melebihi IDR 2,5 triliun atau penjualan melebihi IDR 5 triliun (bank: aset di atas IDR 20 triliun). Dasarnya Pasal 29 UU 5/1999, Pasal 5 PP 57/2010, serta Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 6 Peraturan KPPU 3/2023.
Sejauh mana kantor pajak dapat menetapkan pajak perusahaan yang diakuisisi?
Umumnya lima tahun setelah pajak terutang, atau setelah berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak, menurut Pasal 13 ayat (1) UU KUP. Pasal 13 ayat (5) memungkinkan penetapan setelah putusan pidana perpajakan berkekuatan hukum tetap. Kewajiban tetap melekat pada perusahaan, sehingga pembeli saham mewarisi tahun-tahun terbuka tersebut.
Apakah due diligence akuisisi merupakan audit atau perikatan asurans?
Bukan. JCSS Indonesia menjalankan due diligence sebagai prosedur yang disepakati. Menurut ISRS 4400 (Revisi), praktisi melaporkan prosedur dan temuan faktual serta tidak menyatakan opini atau kesimpulan asurans. Jasa asurans di Indonesia dicadangkan bagi akuntan publik berdasarkan UU 5/2011, sehingga pengakuisisi menarik kesimpulan sendiri.
Nomor PSAK mana yang berlaku untuk provisi dan kombinasi bisnis setelah penomoran ulang 2024?
Sejak 01 Jan 2024, IAI memberi nomor seri 100 dan 200 bagi standar yang selaras dengan IFRS. Provisi dan liabilitas kontinjensi adalah PSAK 237 (sebelumnya PSAK 57, selaras dengan IAS 37). Kombinasi bisnis adalah PSAK 103 (sebelumnya PSAK 22, selaras dengan IFRS 3).
Langkah korporasi apa yang mengikuti pembelian saham perseroan terbatas di Indonesia?
Menurut UU 40/2007, pembelian langsung dari pemegang saham memerlukan akta notaris berbahasa Indonesia (Pasal 128 ayat (2)), dan salinannya dilampirkan pada pemberitahuan kepada Menteri (Pasal 131 ayat (2)). Pasal 133 mewajibkan pengumuman surat kabar dalam 30 hari sejak tanggal efektif. Penasihat hukum mengonfirmasi urutan untuk setiap transaksi.