Cara Lapor SPT Tahunan Orang Pribadi di Coretax DJP

Siapa yang wajib lapor SPT Tahunan orang pribadi?

Setiap orang pribadi yang terdaftar sebagai wajib pajak dalam negeri wajib menyampaikan SPT Tahunan, kecuali dikecualikan oleh ketentuan. Status kependudukan pajak, bukan kewarganegaraan, yang menentukan kewajiban ini.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (3) UU Pajak Penghasilan dan ketentuan DJP tentang penentuan subjek pajak dalam negeri dan luar negeri, orang pribadi merupakan subjek pajak dalam negeri apabila:

• bertempat tinggal di Indonesia;
• berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan; atau
• dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

Subjek pajak dalam negeri dikenai pajak atas penghasilan dari seluruh dunia. Artinya, ekspatriat pemegang KITAS yang memenuhi ketentuan 183 hari pada dasarnya diperlakukan sama dengan karyawan WNI. Subjek pajak luar negeri hanya dikenai pajak atas penghasilan dari Indonesia, umumnya melalui pemotongan, dan tidak menyampaikan SPT Tahunan wajib pajak dalam negeri.

Ada satu pengecualian penting. Sejak UU Cipta Kerja, WNA yang menjadi subjek pajak dalam negeri dan memiliki keahlian tertentu dapat dikenai pajak hanya atas penghasilan dari Indonesia selama empat tahun pajak pertama, sebagaimana dijelaskan DJP dalam artikel WNA hanya dipajaki atas penghasilan dari Indonesia. Fasilitas ini tidak berlaku bila WNA memilih memanfaatkan P3B, sehingga perlu dinilai kasus per kasus.

Apa yang berubah dengan Coretax untuk SPT orang pribadi?

Coretax menggantikan DJP Online, sehingga mulai tahun pajak 2025 orang pribadi melapor dengan satu jenis SPT Tahunan dalam satu sistem. Dasar hukumnya adalah PMK 81 Tahun 2024.

Perubahan utama, sebagaimana diuraikan DJP, adalah sebagai berikut:

Mekanisme EFIN sudah tidak dipakai; SPT kini ditandatangani dengan kode otorisasi atau sertifikat elektronik Coretax.

Kapan batas waktu lapor SPT, dan bagaimana jika perlu tambahan waktu?

Batas waktunya tiga bulan setelah akhir tahun pajak, yaitu 31 Maret bagi orang pribadi; kekurangan PPh Pasal 29 harus dibayar sebelum SPT disampaikan.

Batas waktu SPT Tahunan tidak bergeser karena libur Lebaran atau cuti bersama. Untuk tahun pajak 2025, DJP tetap menetapkan 31 Maret 2026 sebagai jatuh tempo, namun melalui KEP-55/PJ/2026 menghapus sanksi administratif bagi orang pribadi yang melapor dan membayar sampai dengan 30 April 2026. Relaksasi itu khusus untuk musim pelaporan pertama di Coretax; jangan diasumsikan berulang.

Perpanjangan disampaikan melalui Coretax dengan melampirkan penghitungan sementara pajak dan bukti pembayaran. Perpanjangan menggeser waktu lapor, bukan kewajiban bayar.

Bagaimana cara lapor SPT Tahunan orang pribadi di Coretax?

Pelaporan dilakukan secara daring di coretaxdjp.pajak.go.id: aktivasi akun, siapkan dokumen, isi SPT, lunasi kekurangan pajak, lalu tandatangani dan kirim.

1. Pastikan identitas wajib pajak valid. Penduduk memastikan NIK sudah padan sebagai NPWP. Ekspatriat menggunakan NPWP 16 digit.
2. Aktivasi Coretax dan buat kode otorisasi. Tanpa kode ini SPT tidak dapat ditandatangani.
3. Kumpulkan dokumen. BPA1 dari setiap pemberi kerja, bukti bunga dan dividen, dokumen penghasilan dan bukti pajak luar negeri, daftar harta dan utang per akhir tahun, serta data keluarga (tanggungan memengaruhi PTKP).
4. Buat konsep SPT. Pada menu Surat Pemberitahuan (SPT), pilih SPT Tahunan PPh untuk tahun pajak 2025 atau 2026. Bukti potong yang diterbitkan pemberi kerja di Coretax dapat terisi otomatis.
5. Laporkan seluruh penghasilan. Penghasilan dari pekerjaan, usaha atau pekerjaan bebas, penghasilan yang dikenai PPh final, penghasilan bukan objek pajak, dan bagi wajib pajak dalam negeri, penghasilan luar negeri.
6. Isi kredit pajak. PPh Pasal 21 yang dipotong pemberi kerja, PPh Pasal 22 dan 23, angsuran PPh Pasal 25, serta kredit pajak luar negeri (PPh Pasal 24).
7. Bayar kekurangan pajak. Buat kode billing di Coretax dan lunasi PPh Pasal 29 sebelum SPT dikirim.
8. Tandatangani dan kirim. Gunakan kode otorisasi. Coretax menerbitkan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE); simpan bersama kertas kerja Anda.

DJP menyediakan video panduan dan salindia untuk karyawan maupun pelaku usaha di halaman SPT Tahunan.

Bagaimana melaporkan penghasilan dan pajak luar negeri?

Wajib pajak dalam negeri melaporkan penghasilan dari seluruh dunia dan dapat mengkreditkan pajak yang dibayar di luar negeri berdasarkan Pasal 24 UU PPh, maksimal sebesar pajak Indonesia atas penghasilan tersebut.

Gaji dari negara asal, sewa, dividen, dan keuntungan penjualan aset wajib dilaporkan begitu status subjek pajak dalam negeri terpenuhi. DJP menggolongkan PPh Pasal 24 sebagai kredit pajak atas pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri, dan jumlahnya dibatasi, sehingga diperlukan bukti pembayaran atau ketetapan pajak luar negeri, bukan sekadar slip gaji. Bila berlaku P3B, ketentuan residensi dan pasal penghindaran pajak berganda perlu diperiksa sebelum SPT disusun, terutama pada tahun kedatangan atau kepulangan.

Apa sanksinya jika terlambat lapor atau kurang bayar?

Keterlambatan penyampaian SPT Tahunan orang pribadi dikenai denda tetap Rp100.000 berdasarkan Pasal 7 UU KUP, sedangkan keterlambatan pembayaran dikenai bunga per bulan.

SPT yang tidak dilaporkan atau keliru sering muncul belakangan, misalnya saat ekspatriat pulang atau saat audit perusahaan menguji pemotongan PPh Pasal 21.

Apa yang perlu diperiksa pemberi kerja tenaga kerja asing?

Tim penggajian perlu menerbitkan BPA1 tepat waktu di Coretax, menerapkan status dalam negeri atau luar negeri dengan benar pada tahun pertama dan terakhir, serta mengingatkan karyawan tentang tenggat 31 Maret.

Bukti potong pemberi kerja menjadi sumber data SPT karyawan, sehingga ketidaksesuaian antara data penggajian dan SPT pribadi memicu pertanyaan bagi kedua pihak. Panduan kami tentang Direktorat Jenderal Pajak dan apa itu PPN membahas sisi kewajiban perusahaan. Jika perusahaan Anda memerlukan reviu penggajian ekspatriat dan pelaporan SPT pribadi, lihat layanan kepatuhan pajak dan kesiapan audit.